Kode etik psikologi adalah seperangkat aturan yang berhubungan dengan layanan psikologi. Aturan ini dibuat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan perlindungan, terhadap masalah yang berhubungan dengan praktek layanan psikologi.
Semua aturan yang berhubungan dengan layanan psikologi ini dirangkum menjadi beberapa pasal yang jelas oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI. Jadi, segala bentuk pelayanan akan lebih terarah dan minim pelanggaran. Berikut isi rangkuman Kode Etik Psikologi:
Daftar isi:
Fungsi Kode Etik Psikologi
Kode etik psikologi dibuat atau disusun untuk untuk tiga buah fungsi di bawah ini:
- Melindungi profesi
- Mencegah adanya perdebatan internal dalam profesi yang sama
- Melindungi pelaksana profesi dari kesalahan praktik yang dialami
Ringkasan Kode Etik Psikologi
Secara umum ada 80 pasal pada kode etik psikologi. Namun, kita akan merangkum hal-hal penting yang harus dipahami semua orang khususnya orang dengan profesi terkait.
1. Pedoman Umum
Berisi tentang pengertian kode etik psikologi, psikologi, dan psikolog. Dengan pengertian ini diharapkan semua orang memahami hal dasar agar tidak salah tafsir.
Bagian ini juga berisi prinsip umum yang terdiri dari penghormatan pada harkat martabat manusia, integritas dan sikap ilmiah, profesional, keadilan, dan manfaat.
2. Mengatasi Isu Etika
Terdiri dari empat pasal penting terkait apa saja yang berhubungan dengan pelanggaran dan bagaimana mengatasinya. Pada Pasal 3 disebut tentang Dewan Psikologi yang akan jadi pihak berwenang dalam berbagai kasus.
Selanjutnya Pasal 4 berkaitan dengan jenis pelanggaran mulai dari ringan, sedang, dan berat. Kita ambil contoh pelanggaran berat, menurut Kode Etik Psikologi pelanggaran ini diartikan sebagai:
Tindakan yang sengaja dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikolog yang secara sengaja memanipulasi tujuan, proses maupun hasil yang mengakibatkan kerugian pada :
- ilmu psikologi;
- profesi psikologi;
- pengguna jasa layanan psikologi;
- individu yang melakukan pemeriksaan;
- pihak pihak yang terkait.
Dua pasal lain berhubungan dengan bagaimana cara menyelesaikan masalah dan masalah diskriminasi yang tidak adil terhadap keluhan.
3. Kompetensi
Terdiri dari enam pasal yang seluruhnya berhubungan kompetensi terkait layanan dan orang yang berada di area ini.
Pertama Pasal 7 berkaitan dengan ruang lingkup kompetensi yang dimaksud. Ruang lingkup ini cukup luas meski masih ada batasan agar tidak melebar ke ranah bidang lain. Pasal 8 berkaitan dengan peningkatan kompetensi.
Pasal 9 dan 10 berkaitan dengan kesediaan memberikan layanan tanpa memandang statusnya. Selain itu, interpretasi hasil harus dilakukan oleh orang yang memang sudah ahli di bidang psikologi.
Dua pasal lanjutan berhubungan dengan penyelesaian masalah personal dan juga pemberian layanan dalam kondisi darurat.
4. Hubungan Antar Manusia
Hubungan antar manusia diterjemahkan cukup panjang dalam beberapa pasal. Masing-masing poin memiliki penjelasan spesifik.
Kita ambil contoh pada Pasal 13, pada kode etik psikologi dijelaskan bahwa seseorang yang bekerja di ranah ini harus memiliki sikap profesional. Misal memberikan layanan pada semua pihak dan tidak ada keberpihakan.
Pasal terkait dengan pelecehan juga dibahas di sini sebagai tindakan yang tidak baik, memaksa, dan menyebabkan pasien merasa tidak nyaman.
Eksploitasi juga menjadi isu penting yang digarisbawahi. Menurut Pasal 18, eksploitasi ini diartikan sebagai tindakan yang mengarah ke aktivitas seksual. Selain itu, penggunaan data psikologi secara sembarangan juga bisa dianggap sebagai eksploitasi.
Hubungan antar profesi dan profesi lain juga diatur agar jelas dan tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Misal dengan saling menghormati dan menghargai kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu dalam profesi atau profesi lain.
Terakhir berhubungan dengan konsensus atau kesepakatan bersama. Segala bentuk layanan atau tindakan tidak boleh didasari pada paksaan. Apalagi dilakukan oleh mereka yang bekerja di ranah psikologi.
5. Penutup
Rincian kode etik psikologi bisa langsung diunduh langsung di halaman HIPMI. Versi dari aturan akan terus diperbarui seiring dengan berjalannya waktu. Jadi, pastikan untuk mengecek secara rutin agar mengetahui aturan terbaru.
Panduan ini dibuat bukan untuk memberikan perlindungan pada pelaku layanan psikologi saja. Namun, juga pada orang yang menggunakan layanan ini. Dua belah pihak akan dilindungi agar mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing.
Aturan ini dibuat melalui pertimbangan matang oleh banyak orang kompeten di bidangnya. Kalau pun ada masalah terjadi di kemudian hari, revisi mungkin akan dilakukan. Untuk mempelajari kode etik psikologi ini secara lengkap dan komprehensive, ada baiknya Anda membaca langsung dari dokumen resmi yang diistribusikan di situs himpsi.or.id:
